Ilusi Pendidikan Gotong Royong

Seorang anak bertanya, “Mister, kenapa pelajaran bahasa Inggris di sini berbeda dengan di sekolah?” Pertanyaan ini bagus karena ia telah membandingkan meskipun belum tahu bahwa apa yang ia pelajari sebenarnya menyelesaikan pelajaran sekolahnya. Untuk apa orang tuanya mengirim anaknya untuk menambah jam belajar di lembaga nonformal bila mereka yakin pada pelajaran sekolah? Sang guru kemudian menjawab, “Pelajaran kalian di sini sama sekali tidak mengikuti kurikulum sekolah. Buku-buku yang kamu pelajari dari literatur Inggris dari Amerika Serikat, standar internasional. Jadi, kalau kamu mengerti materinya, kemungkinan besar pelajaran sekolahmu jauh lebih mudah.”

Seorang anak yang lain mendengar obrolan itu menambahkan, “Iya, Mister. Gampang sekali pelajaran sekolah.” Guru mencoba mengkritik, “Jangan menganggap remeh. Coba buktikan bahwa itu gampang?” Bocah itu tersenyum lalu berkata, “Pelajaran cuma apa itu bahasa Inggris dari meja, papan tulis, buku serta lainnya.” Guru menanggapi, “Iya. Itu memang mudah. Cuma, kalau kamu mau tidak belajar lebih bisa tidak mengerti?” “Iya juga sih. Teman-teman banyak yang tidak bisa bahasa Inggris,” jawabnya tanda sepakat.

Cerita ini adalah gambaran dari realitas pendidikan kita di daerah yang jauh dari hiruk-pikuk fasilitas yang serba canggih. Kurikulum bahasa Inggris sekolah itu bagus. Guru-guru sekolah tidak boleh disalahkan. Mendidik adalah tanggung jawab guru, kenapa tidak boleh disalahkan atas rendahnya kualitas mengajar mereka? Karena sejatinya, mereka bukan guru bahasa Inggris yang “terpaksa” mengajar bahasa Inggris. Ini adalah efek dari keputusan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang tidak merekrut sarjana bahasa Inggris sebagai guru sekolah. Kemendikdasmen lebih mendidik guru sekolah yang sudah ada untuk belajar bahasa Inggris.

Persoalan yang muncul adalah guru-guru tersebut belum tentu minat bahasa Inggris dan meskipun mengikuti pelatihan, waktu untuk menjadi cukup mahir pasti panjang. Belum lagi masalah jatah mendapatkan pelatihan gratis itu bertahap. Sekolah yang terlambat mendapatkan pelatihan pasti lebih jauh tertinggal. Kesenjangan pendidikan menganga dengan sangat lebar. Banyak hal jadi terlambat, telat (bukan telak). Dinas Pendidikan di daerah yang sesungguhnya tahu masalah ini, tetapi tidak mengambil inisiatif membuat solusi melengkapi kegagalan pendekatan struktural ini. Fungsi otonomi daerah yang seharusnya bisa melahirkan solusi lokal berada di garis merah, gagal. Menunggu instruksi pusat dan keterbatasan anggaran adalah jalur paling aman. Tidak ada kegagalan dan tidak ada yang dilanggar.

Kita beruntung karena di tengah maraknya kapitalisasi pendidikan, masih banyak lembaga pendidikan nonformal yang masih mempunyai spirit Ki Hadjar Dewantara, memanusiakan manusia dengan menawarkan pendidikan dengan harga terjangkau. Tetapi ingat, itu tetap berbayar karena minimal lembaga itu masih harus membiayai denyut nadi napas lembaga dan berjuang untuk para guru yang berkualitas dan berdedikasi yang tinggi untuk bisa hidup lumayan layak. Anak-anak yang kehidupan orang tuanya berada pada kehidupan ekonomi lemah—dalam piramida, ini adalah basis paling bawah dan terbanyak. Mayoritas dari mereka tidak dapat tertampung. Mereka harus puas dengan mengandalkan pelajaran sekolah saja.

Lembaga nonformal ini bergerak bukan atas dasar mencari keuntungan kapitalis semata, melainkan manifestasi nyata dari Sila Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Paham sosialis ala Indonesia itu masih hidup tidak pernah dihapus. Menurut B. J. Habibie, basis kelas menengah itu sebenarnya mempunyai peranan penting untuk membantu gerakan sosialis tersebut. Ya, itu semacam strategi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Ide ini bagus karena terjadi kolaborasi untuk saling bahu-membahu—gotong royong bila mengikuti istilah budaya orang Indonesia. Lembaga-lembaga yang membangun kemandirian dan mempunyai kreativitas tersendiri, meskipun mengalami krisis kepercayaan pada sistem pendidikan, semestinya bersedia untuk mau bergandengan tangan. Sejatinya, kesadaran dan persatuanlah yang akan membuat rakyat dan negeri tercinta kita ini jadi maju.

Cap “berbeda” dan “terlalu gampang” yang dengan gamblang disebutkan anak-anak adalah jurang pemisah dari sistem pendidikan yang saling bertolak belakang perlu diubah untuk saling tarik-menarik ke depan memajukan pendidikan Indonesia. Betapapun ini hampir mustahil, setidaknya kita tidak boleh kehilangan harapan. Apakah ini ilusi atau nyata? Nanti waktu menjawabnya.

Zulkarnain Patwa
Bulukumba, Rabu, 23 September 2026