Zahra, seorang anak kelas 2 SD berumur delapan tahun, mempunyai keinginan kuat untuk belajar bahasa Inggris. Ini bermula sejak ia lancar menulis dan membaca dalam bahasa Indonesia. Menurut ibunya, “Sudah banyak kosakata yang ia pelajari di rumah.” Kabar gembira ini ditindaklanjuti dengan mengajaknya membaca buku-buku ringan yang berisi percakapan sederhana. Ia mampu membaca dengan baik.
Zahra tidak sendiri. Ia mempunyai rekan bernama Afwa, kelas 1 SD, yang sejak TK sudah ikut kelas bahasa Inggris. Banyak anak-anak kelas 1 SD juga berminat, namun mereka terlebih dahulu disarankan belajar membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto yang menekankan anak kelas 1 SD belajar bahasa asing sebenarnya masuk akal asalkan terjadi pembiasaan seperti yang dilakukan dalam bahasa Inggris. Kekhawatiran orang tua lahir karena penerapan bahasa Inggris di sekolah formal untuk kelas 3 SD itu peluang tingkat erornya sangat tinggi karena guru-guru itu mayoritas masih belajar dasar-dasar bahasa Inggris melalui pelatihan singkat yang kemudian menjadi guru resmi bahasa Inggris. Akibatnya, kepercayaan sangat rendah.
Kalau mau bersinergi, pemerintah memberdayakan anak-anak muda-mudi Indonesia dengan memberikan ruang lapangan kerja yang luas sesuai dengan latar belakang ilmu pengetahuan mereka.
Alasan keterbatasan anggaran merupakan jurus ampuh untuk tidak merekrut para sarjana bahasa Inggris. Prioritas utama pemerintah adalah menggelontorkan dana sebesar-besarnya pada Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap mampu memperbaiki kualitas pendidikan. Seharusnya, MBG untuk fisik dan “makanan” untuk otak melalui perekrutan guru yang berkualitas berjalan seimbang. Kenyataan tidak berbicara demikian.
Lantas, ke mana anak-anak yang berbakat kita yang ingin belajar bahasa asing itu harus belajar? Orang-orang kaya relatif lebih beruntung dengan memasukkan anak-anaknya ke sekolah internasional. Akses ini sangat terbatas karena label “sekolah internasional” itu harganya sangat mahal, pendaftaran puluhan juta dan jutaan rupiah untuk pembayaran per bulan. Kapitalisme pendidikan dengan sendirinya membuat jurang pemisah yang menganga lebar.
Ketika para orang tua pelajar tidak dapat bertumpu pada pendidikan formal dan sekolah elite itu, mereka harus pandai membaca keadaan di lingkungannya yang mempunyai kelompok-kelompok belajar berbasis masyarakat semisal klub-klub bahasa Inggris lokal seperti di Fort Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan, belajar di media sosial seperti YouTube, Instagram, dan lainnya ataupun kursus-kursus yang mempunyai kualitas yang tidak kalah daya saingnya dengan sekolah internasional itu. Kampung Inggris di Pare, Jawa Timur, adalah contoh yang sangat bagus, tetapi masyarakat di luar Jawa pasti kesulitan mengaksesnya karena persoalan jarak. Masih banyak para pemuda-pemudi Indonesia yang intelek berinisiatif membuka lembaga-lembaga pendidikan berbasis kerakyatan dengan harga tidak setinggi langit sehingga masyarakat umum mampu mengaksesnya.
Mereka percaya masa depan para pelajar Indonesia dapat berubah melalui pendekatan pendidikan alternatif yang nantinya bukan hanya berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang andal, tetapi juga kesejahteraan ekonomi karena kualitaslah yang memudahkan untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
Zulkarnain Patwa
Bulukumba, Rabu, 11 November 2026
Tinggalkan Balasan