17 Agustus dan Wajah Culas Pendidikan Indonesia

Pada 1901, benih ide kemerdekaan Indonesia lahir. Ratu Wilhelmina mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan Politik Etis: Irigasi, Pendidikan, Transmigrasi. Politik Etis dikenal juga dengan Politik Balas Budi atas tingginya penderitaan rakyat Indonesia pada waktu itu. Ini tak lepas dari kritik berbagai pihak, termasuk orang-orang Belanda.

Pertama, Multatuli, nama pena dari Eduard Douwes Dekker (1820–1887), menulis Max Havelaar pada tahun 1860 untuk mengkritik Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel). Kedua, Van Deventer (1857–1915) memaparkan data bahwa Belanda telah mengeruk keuntungan sekitar 187 juta gulden dari keringat rakyat Hindia Belanda. Gagasannya ini kelak dirangkum menjadi Trias Van Deventer (Edukasi, Irigasi, Transmigrasi). Ketiga, Pieter Brooshooft (1845–1921) mendesak pemerintah kolonial membentuk partai atau haluan politik yang beretika guna menyelamatkan rakyat bumiputera dari kepunahan ekonomi. Sebenarnya masih banyak tokoh sosial yang mengkritisi, tetapi cukup tiga orang itu sebagai representasinya.

Awalnya, maksud pendidikan itu adalah untuk mencetak pegawai kelas rendahan (pennelikker; secara harfiah, artinya adalah “penjilat pena”) yang dikhususkan untuk para bangsawan dan orang kaya.

Ada yang menarik. Belanda menciptakan gelar ‘Andi’ bagi pelajar di Sulawesi–waktu itu belum ada Sulawesi Selatan. Menurut Andi Mattalatta, istilah ‘Andi’ itu digunakan untuk memudahkan membedakan orang yang mendapatkan pendidikan ala Belanda dengan yang tidak dan mengenali dalam merekrut pegawai. Ide ‘Andi’ ini digagas oleh B.F. Matthes yang mempelopori pengumpulan manuskrip terpanjang dunia, I La Galigo.

Sebagian kelompok yang tidak mau kompromi dengan Belanda memilih jalur lain. Kajang di Tana Toa–mengutip pemikiran Abdul Kahar Muslim yang saat ini ketua SI (Syarikat Islam) Bulukumba 2026: orang Kajang (khususnya kawasan adat wilayah Amma Toa) jangankan sekolah, bicara dengan orang Belanda saja tidak mau. Mereka tidak rela menjadi kaki tangan Belanda. Isolasi total ini demi menjaga kedaulatan spiritual dan kulturalnya. Sekolah ala Belanda itu adalah perpanjangan tangan keserakahan penjajah, eksploitasi manusia, dan sumber daya alam. Itu sangat bertentangan dengan prinsip hidup orang Kajang, yaitu kamase-masea (hidup bersahaja atau sederhana).

Di Yogyakarta beda lagi. Ki Hadjar Dewantara mendirikan sekolah Taman Siswa. Gelar feodalisme tidak berlaku di Taman Siswa. Untuk laki-laki dipanggil ‘Ki’ dan perempuan dipanggil ‘Nyi’ atau ‘Ni’ demi kesetaraan dengan rakyat. Itu counter-culture politik yang radikal terhadap strata sosial kaku buatan kolonial dan keraton yang sama-sama berpaham feodal. Ia mulai dari dirinya sendiri. Gelar kebangsawanan sebagai ‘Raden’ dari Ki Hadjar pun ia tanggalkan.

Pribumi di Pulau Jawa dan Sumatra banyak yang lolos dari jebakan ‘pegawai rendahan’, bukan jongos yang sedikit dipoles dengan istilah pendidikan karena mereka mampu sekolah hingga sarjana. Mereka inilah yang menggagas ide republik. Di dada mereka ditanamkan persatuan kepada rakyat dan cita-cita Indonesia merdeka adil dan makmur.

Di balik dahsyatnya tokoh-tokoh di Jawa dan Sumatra itu, ada satu tokoh yang berpendidikan tinggi dari Sulawesi bernama Dr. Sam Ratulangi dari Manado, gubernur pertama Sulawesi pasca Indonesia merdeka. Ia adalah rekan baik Doktor Mohamad Hatta yang dikenal lewat tulisan-tulisannya. Bahkan, dalam tulisan Hatta, Ir. Soekarno mengaku kepada Hatta bahwa nama Indonesia pertama kali Bung Karno kenali dari tulisan Ratulangi–ini mesti dicek lebih jauh.

Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 mengakhiri zaman feodalisme. Republik Indonesia berdiri. Ki Hadjar Dewantara ditunjuk oleh Soekarno di dalam Kabinet Presidensial menjadi Menteri Pengajaran (Pendidikan) Pertama pada 19 Agustus 1945 sampai 14 Nopember 1945. Di sinilah letak rintisan pendidikan Indonesia. Di kemudian hari, tepatnya 6 September 1977, lahirlah Tut Wuri Handayani (dari belakang memberikan dorongan atau semangat). Maksudnya, guru atau orang tua harus berdiri di belakang untuk mengawasi, memberi kebebasan, dan mendorong mereka agar berani maju. Ide yang digagas oleh Ki Hadjar Dewantara itu secara resmi ditetapkan sebagai logo Kementerian Pendidikan Indonesia dan masih berlaku hingga saat ini.

Ditilik dari landasan filosofis, pendidikan Indonesia itu seharusnya tidak mundur. Pada 8 Juni 2003, pemerintah bersama DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) di mana 20 persen dana pendidikan harus dialokasikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

Di atas kertas, perlindungan ini semestinya tidak membuat pendidikan Indonesia jauh tertinggal. Pembiayaan pendidikan yang dominan ke arah pembangunan fisik yang duitnya dikorupsi menjadi pangkal masalah. Fokus pada pembiayaan pembangunan non fisik, yaitu pada pencerdasan anak bangsa, yang menjadi inti pendidikan itu kurang disentuh. Wajar Indonesia selalu tertinggal, kalah dengan negara-negara tetangga.

Pendidikan kita mencetak ‘buruh bersertifikat’. Fokus utamanya memproduksi kebutuhan pasar untuk memenuhi kebutuhan industri. Pendidikan tercerabut dari akarnya yang hendak memanusiakan manusia.

Nilai mentereng di atas kertas untuk pemenuhan dokumen administratif. Guru menghabiskan waktunya mengisi aplikasi dan laporan yang dituntut sukses. Ini banyak menyita pekerjaan yang seharusnya Tut Wuri Handayani: mengamati perkembangan anak didik.

Komersialisasi pendidikan makin nampak di depan mata. Sekolah internasional dengan segala fasilitasnya yang serba mewah menjanjikan kualitas pendidikan menjadi barang mewah. Orang yang berduit mendapatkan fasilitas pendidikan yang terbaik. Apakah ini bukan reproduksi sistem pendidikan dan reproduksi sistem kasta feodal dalam bentuk kapital ekonomi atau kapitalisme pendidikan?

Apakah feodalisme terselubung dalam bentuk upeti dari pemberian proyek masih berlaku? Pendidikan model apa yang telah dicetak Indonesia pasca kemerdekaan? Apakah kemerdekaan Indonesia itu memerdekakan pendidikan Indonesia?

Apakah pada tanggal 17 Agustus 2026, orang-orang mengingat bahwa pendidikan adalah jalan utama lahirnya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945?

Zulkarnain Patwa
Bulukumba, Senin, 17 Agustus 2026