Mungkinkah pelajar lancar berbahasa Inggris mengandalkan pelajaran sekolah? Pelajaran ini diajarkan sekali dalam seminggu mulai dari SD, SMP dan SMA. Itu bukan masalah bila saja keseharian mereka akrab berbicara inggris dengan sesama pelajar dan guru. Ah! Itu hanya terjadi di sekolah standar internasional yang harganya selangit. Kalau di sekolah negeri, mungkin ada tapi mayoritas tidak, terlebih bagi daerah yang jauh dari pusat kota.
Strategi pemerintah membekali pelatihan guru SD pada Bahasa Inggris adalah niat baik karena guru sekolah akan terbiasa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan pelajarnya. Masalahnya, apakah pelatihan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendiknasmen) menyediakan waktu belajar yang cukup? Jangan-jangan, kursus yang disediakan orang pendidikan informal sebanyak 3 x sampai 5 seminggu dengan durasi 90 menit tiap pertemuan itu lebih banyak daripada yang diadakan Kemendikdasmen. Bila sekedar mengadakan pelatihan dalam seminggu atau sekali belajar dalam seminggu, pastilah pengetahuan guru sekolah tertinggal jauh. Wajar bila persepsi masyarakat umum tidak berubah bahwa sekolah tidak menjamin kemampuan pelajar berbahasa Inggris. Oleh karena itu, orang tua mendorong anaknya ikut kursus seperti di Kampung Inggris Pare, Kab. Kediri, Jawa Timur dan tempat lainnya yang dipercaya lebih profesional.
Kemudian, mengapa pemerintah tidak merekrut sarjana Pendidikan Bahasa Inggris? Bukankah itu tugas dan tanggungjawab pemerintah mengurangi pengangguran terdidik? Alasan klasik yaitu keterbatasan anggaran adalah jurus ampuh yang selalu berulang. Pilihan mendidik guru sekolah dianggap paling rasional untuk menyesuaikan anggaran yang tersedia. Para sarjana bahasa Inggris silahkan mencari pekerjaan di jalur yang lain.
Dari segi kualitas, pengetahuan para sarjana jauh lebih kompeten dibandingkan mendidik guru mulai dari nol. Abdul Mu’ti, Menteri Dikdasmen, mengkampanyekan pelajar Indonesia mempunyai daya saing global. Sebagai penyemangat, itu bagus saja tetapi dengan tidak memberdayakan sarjana yang punya keahlian, kita telah membuang langkah percepatan pencerdasan anak bangsa yang diharapkan punya daya saing di kancah internasional. Tidak ada keberanian melakukan perombakan radikal pada kuantitas jam pelajaran dan kualitas pengajar.
Karena program pelatihan untuk para guru sudah terlanjur berjalan, kita tidak bisa berharap lagi kepada para sarjana. Bukankah lebih baik bila duit anggaran tersebut langsung saja diserahkan ke guru yang bersangkutan? Layaknya beasiswa unggulan yang mengikat, duitnya langsung diserahkan ke rekening guru. Biarlah mereka menentukan sendiri kemana harus belajar dengan pilihan jadwal yang lebih memadai, padat. Kementrian tinggal buat standarnisasi saja yang harus dipenuhi. Misal, bila tidak dipenuhi, uang dikembalikan.
Bila tawaran ini berbenturan dengan birokrasi negara di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) karena dianggap penyelewengan, pemerintah dapat merumuskan sistem akuntabilitas yang baru yang lebih fleksibel namun ketat guna memastikan guru yang terpilih berkomitmen penuh mencapai target. Sedangkan sekolah daerah terpencil yang jauh dari akses pendidikan dapat mengakses pelajaran yang telah dibuat dan tetap belajar lewat online yang telah disediakan oleh Mendikdasmen.
Solusi berikutnya adalah sekolah membuat komunitas bahasa Inggris didampingi dan diawasi perkembangannya oleh Dinas Pendidikan setempat. Ini untuk menyiasati jam belajar di kelas yang sangat terbatas. Untuk lebih semarak, setiap kegiatan resmi sekolah, para pelajar diberikan ruang untuk memandu acara dalam dua bahasa: Indonesia dan Inggris serta menyemarakkan lomba berbahasa inggris lebih massif dimulai dari internal sekolah itu sendiri agar minat berbahasa asing tersebar lebih luas.
Pada akhirnya, dengan lebih banyak jam belajar disertai dengan proses belajar yang berkualitas, keahlian dalam hal ini bahasa Inggris pasti tercipta yang dapat disiapkan menghadapi kompetisi global.
Zulkarnain Patwa
Bulukumba, Jum’at, 12 Juni 2026
Tinggalkan Balasan