Seruan Presiden Prabowo untuk memasukkan pelajaran bahasa Prancis dan Portugis membuat penulis yang aktif dalam penyebaran pengetahuan bahasa Inggris pusing. Betapa tidak, bahasa Inggris saja rumitnya bukan main diajarkan.
Penyebabnya dua hal. Pertama, bahasa Inggris hanya sekali atau dua kali dengan total tiga jam penuh diajarkan dalam seminggu di sekolah. Kedua, kualitas. Tidak ada rancangan dari kurikulum dan guru sekolah untuk mendorong bahasa Inggris itu sebagai bahasa pergaulan yang diterapkan di hari-hari tertentu di sekolah sebagaimana yang dilakukan pesantren yang membumikan bahasa Arab dan (sebagian) bahasa Inggris.
Contoh lain dari negeri yang jauh adalah Finlandia yang terpercaya sebagai pendidik terbaik dunia saat ini melampaui Amerika Serikat, Inggris, dan lainnya. Mereka malah mencetak pelajarnya mampu aktif bicara dalam tiga sampai empat bahasa asing sejak SD karena mereka aktif menggunakannya minimal dalam lingkungan sekolah dan kemudian ditindaklanjuti dengan membaca literatur asing. Itu sungguh dahsyat. Bahasa bukan saja menjadi alat pergaulan hidup sehari-hari tetapi juga alat untuk mengakses pengetahuan yang tersebar di mana-mana.
Sebenarnya apa yang didengungkan Prabowo itu bisa masuk akal bila saja ia mau membuka kembali kelas bahasa di sekolah umum. Kita tahu, hingga tahun 2020-an, jurusan bahasa di kelas 3 SMA masih ada. Sayangnya, jurusan itu dianggap sebagai pembuangan sehingga pelajar kurang minat. Seandainya itu dipersepsikan jurusan unggulan, pastilah peminatnya juga tinggi. Perubahan ke arah persepsi positif tidak pernah terjadi hingga sistem jurusan IPA, IPS, dan Bahasa resmi dihapus sejak berlakunya Kurikulum Merdeka nasional pada 26 Maret 2024 melalui aturan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024.
Sesuai rancangan presiden, kurikulum semestinya ini dapat membuka ruang pilihan bahasa asing intensif dengan format yang lebih bagus dari jurusan bahasa di masa lalu. Di sinilah bahasa Portugis, Prancis, Inggris, dan Jerman yang telah ada sejak jurusan bahasa bisa dimasukkan. Peminatnya bisa sangat banyak bila presiden memberikan gambaran lebih rinci maksud pembelajaran bahasa asing tersebut. Tidak akan ada lagi istilah jurusan pembuangan sebagaimana yang lalu.
Mari kita sandingkan pemikiran Prabowo dengan Abdul Mu’ti. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) ingin mencetak pelajar yang punya daya saing global. Karena itu, mulai dari 2027, bahasa Inggris diwajibkan di kurikulum SD. Langkah yang bagus. Celakanya, ia juga menerapkan pembelajaran Inggris sekali atau dua kali seminggu dan tidak merekrut sarjana Inggris, melainkan mendidik guru sekolah fasih berbahasa Inggris–waktu yang sangat lama dengan tingkat error yang tinggi.
Niat baik dari Prabowo dan Abdul Mu’ti bisa terwujud dengan cara membuka ruang pilihan bahasa asing intensif itu. Tapi apakah mereka berani memajukannya ke SMP atau minimal di kelas 1 SMA? Jika ini terjadi, jadwal belajar bahasa asing justru menjadi lebih banyak–menutup kritikan jam belajar bahasa yang sedikit. Guru yang direkrut juga harus berkualitas dan kreatif karena mereka akan terlibat aktif membangun kebiasaan berbahasa Prancis, Portugis, dan Inggris dipraktikkan pada hari-hari tertentu di bawah aturan sistem yang terstruktur yang nantinya diharapkan melahirkan kultur berbicara asing dalam keseharian.
Tapi yang patut diingat, jangan lagi baru mau mendidik guru sekolah untuk belajar bahasa Prancis, dan Portugis seperti yang berlaku di bahasa Inggris SD itu. Pemerintah cukup memaksimalkan 20 persen anggaran pendidikan secara tepat agar para intelektual Indonesia yang ahli bahasa mau ikut terlibat. Dengan anggaran yang dikerjakan dengan benar minus korupsi, kualitas terbaik pasti akan hadir. Para intelektual bahasa itu pasti berpikir dan bekerja maksimal karena ada penghargaan gaji yang layak.
Dengan demikian, diplomasi politik luar negeri Prabowo tidak lagi terdengar omong kosong sebagaimana kritik netizen dan pernyataan Abdul Mu’ti tidak lagi pemanis kata dalam pidatonya. Tidak ada benturan antara ide Prabowo yang sepertinya menganut multilingualisme ingin bahasa Portugis dan Prancis dan mungkin saja ada lagi bahasa lainnya yang ia pidatokan dengan Abdul Mu’ti yang hanya fokus pada bahasa Inggris saja. Cukup Bahasa Inggris, Portugis, Prancis dan Jerman saja lebih dahulu. Itu sudah pasti sudah hebat, mampu mendekati kemajuan pendidikan di Finlandia.
Nanti setelah sukses, barulah kemudian ditambah lagi. Berkaca dari pendiri bangsa kita, mereka pandai berbagai macam bahasa asing. Jadi ini sebenarnya bisa asalkan dikerjakan sebenar-benarnya, bukan lahan sunat-sunatan yang merusak reputasi pendidikan kita.
Apakah pemerintah punya ide yang lebih baik? Adakah alasan anggaran yang terbatas untuk tidak mewujudkannya? Apakah kita perlu diam saja dan tetap jalan di tempat? Setiap pilihan menentukan kualitas pendidikan manusia Indonesia.
Zulkarnain Patwa
Bulukumba, Minggu, 21 Juni 2026